Pakar HAM PBB hingga Dubes AS Kritik Jokowi-DPR

DPR RI menyetujui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadiUndang-Undang dalam pengambilan keputusan tingkat II yang dilakukan DPR dalam Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023, Selasa 6 Desember 2022. Ternyata keputusan ini justru ditentang sejumlah pakar HAM PBB dan Dubes AS untuk RI serta media asing.